Rumbia - Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung atau yang lebih dikenal dengan istilah Musrenbangkam adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) kampung untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Kampung dilaksanakan dengan mengacu pada RPJM Kampung. Setiap Kampung diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Kampung dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Kampung. Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah kampung, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan kampung, dengan cara menggali potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar kampung. Kegiatan Musrenbang Kampung dalam rangka penetapan skala prioritas RKP Kampung Tahun 2025 yang dihadiri oleh Pemerintah Kampung Rukti Basuki, BPK, LPMK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pendamping Kampung, Babinkamtibmas, Babinsa, dan Unsur Perwakilan Perempuan, PKK , Mahasiswa KKN UNILA serta Tim MUSRENBANG dari Kecamatan Rumbia. 

Dengan mencermati program-program yang ada RPJMKam dan melalui prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan, akhirnya disepakati program-program apa saja yang menjadi prioritas dan akan masuk ke dalam RKPKam Tahun Anggaran 2025. Selain membahas RKP Kampung Tahun 2025, kegiatan juga membahas DU RKP Kampung Tahun 2026 yang akan dibawa ke forum yang lebih tinggi yaitu Musrenbang Tingkat Kecamatan. Kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar. Musrenbang Kampung merupakan singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung yang dimana materi Musrenbang RKP kampung 2025 ini merupakan implementasi dari pedoman penyusunan RKPKam Tahun 2025. Secara definisi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung atau yang selanjutnya disebut Musrenbang Kampung adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung.

Dalam sambutannya, Kepala Kampung Rukti Basuki, Suci Rahayu, S.Pd menekankan pentingnya Musrenbang sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. “Musrenbang bukan hanya forum formal, tetapi momentum untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung guna memastikan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Suci Rahayu, S.Pd

Musrenbang 2025 mengangkat tema “Penguatan Modal Dasar pembangunan Daerah dengan Peningkatan Infrastruktur dan Sinergitas Pemerintahan untuk pertumbuhan Ekonomi Hijau dan Inklusif di dukung dengan Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih”.

fokus pada prioritas pembangunan seperti penguatan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, serta digitalisasi pelayanan publik. Pemerintah daerah juga mendorong inovasi dan kolaborasi lintas sektor dalam merancang program yang efektif dan berdaya guna.

Selain diskusi dan pemaparan program, Musrenbang juga diisi dengan sesi dialog interaktif, di mana masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memberikan masukan langsung kepada pemerintah. Hasil dari Musrenbang ini akan menjadi dasar dalam penyusunan APBD 2025, sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih tepat sasaran.

Sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah berkomitmen untuk mengawal hasil Musrenbang hingga tahap implementasi, memastikan program yang disepakati dapat terlaksana dengan baik. Diharapkan, melalui Musrenbang ini, pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.